Sorong, – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa persoalan tanah ulayat di Tanah Papua harus diselesaikan melalui pendekatan humanis, dialogis, dan menghormati kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Menurut Brigjen Pol. Hengki, tanah ulayat di Papua bukan sekadar aset ekonomi atau bidang tanah biasa, melainkan bagian dari identitas, martabat, sejarah, serta kehidupan masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi.

“Persoalan tanah ulayat seperti tumpang tindih klaim kepemilikan, perbedaan batas wilayah adat, tuntutan kompensasi, hingga pemalangan fasilitas umum dapat memicu konflik jika tidak ditangani secara tepat,” ujar Kapolda dalam forum dialog bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tersebut.

Ia menilai, terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kepastian hukum. Melalui pengadministrasian yang tertib, batas wilayah adat menjadi lebih jelas, potensi sengketa dapat ditekan, dan pemerintah memiliki basis data pertanahan yang akurat demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pendaftaran Tanah Ulayat adalah Hak, Bukan Kewajiban

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., QCRO., menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Sejak tahun 2021, Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Rezka meluruskan bahwa negara sama sekali tidak berniat mengambil alih tanah ulayat menjadi milik negara, melainkan mensinergikan hukum adat dengan sistem pertanahan nasional.

“Pendaftaran tanah ulayat adalah hak masyarakat adat, bukan kewajiban. Ada empat manfaat utamanya, yakni memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah sengketa, serta menghindari hilangnya tanah ulayat,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., saat membuka acara menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap penyusunan kebijakan pertanahan agar aturan yang lahir selaras dengan nilai-nilai adat setempat.

Butuh Pengawalan Tokoh Adat

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., yang hadir mewakili Gubernur, menyoroti masih seringnya terjadi persinggungan antara masyarakat adat dengan investor maupun pelaku usaha.

Ia berharap tata kelola administrasi pertanahan yang transparan dan berkelanjutan dapat menjadi jembatan bagi kedua belah pihak. Ahmad juga meminta para tokoh adat dan organisasi masyarakat untuk turut berperan aktif sebagai pengawal sekaligus mediator penyelesaian sengketa.

Kapolda Papua Barat Daya hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, yakni Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P., Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.

Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., QCRO., serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal B. Wijnarko, A.Ptnh., M.M., QCRO.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, unsur TNI, Kejaksaan, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, BP3OKP, para bupati dan wali kota, akademisi Universitas Papua, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Melalui forum ini, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepastian hukum agraria demi terwujudnya pembangunan daerah yang aman, damai, dan berkeadilan.

(Red/Rezha LDD)